Kewajiban NPWP Untuk Wanita Yang Sudah Menikah

menikahSelamat siang menjelang sore semuanya.

Pasti lagi pada sibuk laporan SPT yah..🙂 Hayo lancar ngak lapornya? apa kudu bolak balik ke rumah atau kantor buat ngelengkapi berkas?

Yang pasti sebelum ke kantor pajak atau lapor online harus dipersiapkan dahulu ya berkasnya.

Owh iya, pada kali ini ryan mau membahas tentang bagaimana dan seperti apa kewajiban NPWP untuk Wanita yang sudah nikah?

Sejak berlakunya PER-38/PJ/2013 (berlaku sejak 8 November 2013) tentang perubahan PER-20/PJ/2013 (berlaku sejak 30 Mei 2013) tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP maka ada beberapa hal yang menegaskan perubahan.

Di dalam perpajakan, tidak lazim istilah nikah yah, yang lazim adalah “kawin”. Jadi disini saya mengikuti bahasa undang-undang bukan bermaksud kurang sopan untuk orang jawa.

Siapa saja yang WAJIB mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP?

Wanita kawin yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri adalah wanita yang telah memenuhi persyaratan subjektif (sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 UU nomor 36 TAHUN 2008) dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU nomor 36 TAHUN 2008) yang :

  1. dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah dengan suami berdasarkan keputusan hakim,
    • Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha
  2. dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau
  3. ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami

Bagaimana cara mendaftar?

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP bagi wanita kawin ini adalah :

  1. fotokopi Kartu NPWP suami;
  2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
  3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami

Adakah Wanita Kawin yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP?

  • Wanita kawin yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri karena hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya adalah :
    1. tidak hidup terpisah; atau
      • Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha
    2. tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, atau
    3. wanita yang tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami
  • Dalam hal  wanita kawin ini telah memiliki NPWP sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.
    • Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak wanita ini dapat dilakukan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Lantas bagaimana apabila Wanita Kawin yang sudah mempunyai NPWP sendiri tapi tidak mau menjalankan hak dan kewajiban pajaknya secara terpisah dengan suami?

  1. Diwajibkan untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP;
    • Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan formulir penghapusan NPWP meliputi:
      1. fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan
      2. surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami
  2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya wanita kawin tersebut menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga;
  3. kosekuensi perpajakan yang timbul adalah :
    1. seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
    2. Untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh, wajib menunjukkan NPWP suami;
    3. kewajban penyampaian SPT tahunan PPh termasuk hak dan kewajiban perpajakan lainnya ada pada pihak suami;

Diatas sudah dijelaskan kalau tidak mau menjalankan secara terpisah, lantas bagaimana apabila Wanita kawin sudah ber NPWP dan ingin menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah dengan suami?

  1. Diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, 
  2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya wanita kawin tersebut menggunakan NPWP sendiri
  3. Konsekuen perpajakan yang timbul adalah :
    1. Untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh, wajib menunjukkan NPWP-nya sendiri;
    2. wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya.
    3. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.
    4. Penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri. (ini berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21)
    5. Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak.

Jadi gmn? sudah tau belum konsekuensinya? Enakan yang mana? kl saya sendiri sih enakan yang punya istri dihapus dulu trus nanti digabung saja.🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s