PPN Badan Usaha Tertentu (Mulai tanggal 1 April 2015)

green-corporateSelamat siang semuanya..
Alhamdulillah masa pelaporan SPT Tahunan sudah berakhir yah… Bagaimana dengan hasil penghitungannya? semoga usaha rekan-rekan semua terus berkembang dengan baik dan semakin maju. Aamiin…
Pada kesempatan kali ini ryan mau ulas tentang Badan Usaha Tertentu atau lebih sering kita dengat dengan istilah BUT. Dalam UU Pajak suatu BUT  mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk mesin-mesin dan peralatan, yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Apabila rekan-rekan ingin tahu lebih dalam terkait BUT bisa melihat referensi di peraturan berikut

  1. Pasal 16A UU Nomor 42 TAHUN 2009(berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
  2. PMK-37/PMK.03/2015(Berlaku sejak 1 April 2015) tentang penunjukan badan usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya

Dari peraturan disana, ryan mau ulas terkait PPN-nya yah.. di dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa terkait dengan PPN  apabila perusahaan itu ditunjuk sebagai pemungut PPN maka perlakuannya adalah sebagi berikut:

  • Badan usaha tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM meliputi: Dalam hal badan usaha tertentu ini melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai Pemungut PPN atau PPN dan PPnBM(Pasal 1 ayat (2) PMK-37/PMK.03/2015)
    1. badan usaha milik negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya;
    2. badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda;
      • Dalam hal badan usaha tertentu ini melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai Pemungut PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 1 ayat (3) PMK-37/PMK.03/2015)
    3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara yaitu PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah.
      • Dalam hal badan usaha tertentu ini melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai Pemungut PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 1 ayat (3) PMK-37/PMK.03/2015)
  • Dalam hal badan usaha tertentu tersebut tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 1 ayat (4) PMK-37/PMK.03/2015)

Apa saja yang menjadi objeknya?

  1. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada badan usaha tertentu dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh badan usaha tertentu.
  2. Rekanan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada badan usaha tertentu.

Berikut tarif PPN dan PPnBMnya (Pasal 3 PMK-37/PMK.03/2015)

  1. Jumlah PPN yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
  2. Dalam hal atas penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, jumlah PPnBM yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

List PPN yang tidak dipungut BUT antara lain

  • PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh badan usaha tertentu dalam hal: PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.(Pasal 4 ayat (1) PMK-37/PMK.03/2015)
    1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
      • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 4 ayat (2) PMK-37/PMK.03/2015)
    2. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
      • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 4 ayat (2) PMK-37/PMK.03/2015)
    3. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
      • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 4 ayat (2) PMK-37/PMK.03/2015)
    4. pembayaran atas rekening telepon;
      • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 4 ayat (2) PMK-37/PMK.03/2015)
    5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
      • PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 4 ayat (2) PMK-37/PMK.03/2015)
    6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM

 

Kapan waktu pembuatan Faktur Pajaknya?

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 PMK-37/PMK.03/2015 bahwasannya untuk pembuatan faktur pajak atas ransaksi terbut adalaha sebagai berikut

  • Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada badan usaha tertentu.
  • Faktur Pajak ini harus dibuat pada saat:
    1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKKP;
    2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau
    3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Berikut adalah tata cara bagaimana memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang harus dipungut oleh BUT tersebut

Pemungutan dan Penyetoran (Pasal 6 ayat (1) PMK-37/PMK.03/2015)

  • Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan pada saat:
    1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKKP;
    2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau
    3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
  • Badan usaha tertentu wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  • Tata Caranya : (Lampiran PMK-37/PMK.03/2015)
    1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dany atau JKP kepada badan usaha tertentu.
    2. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
    3. SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh badan usaha tertentu sebagai penyetor atas nama Rekanan.
    4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
    5. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan sebagai berikut:
      1. Iembar kesatu untuk badan usaha tertentu; dan
      2. lembar kedua untuk Rekanan .
    6. SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut:
      1. lembar kesatu untuk Rekanan;
      2. Iembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
      3. Iembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN;
        dan
      4. Iembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
    7. Badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap “Disetor Tanggal…….” dan menandatanganinya pada Faktur Pajak.
    8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

Pelaporan SPT

  1. Badan usaha tertentu wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. (Pasal 6 ayat (3) PMK-37/PMK.03/2015)
  2. Pelaporan Ndilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut PPN.(Pasal 6 ayat (4) PMK-37/PMK.03/2015)
  3. SPT Masa PPN ini wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B Lampiran PMK-37/PMK.03/2015. (Pasal 6 ayat (5) PMK-37/PMK.03/2015)(Lampiran PMK-37/PMK.03/2015)

Sanksinya ada ngak ya?

Apabila BUT tidak menjalankan peraturan untuk memungut PPN maka sesuai Pasal 7 PMK-37/PMK.03/2015 disebutkan bahwa

  • Dalam hal badan usaha tertentu yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), badan usaha tertentu tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s