PPnBM untuk Golongan Selain Kendaraan Bermotor

Setelah kemarin kita bahas terkait apa saja yang kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM, kali ini mari kita bahas selanjutnya yah,, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan dari hasil perubahan UU PPN. Hal yang menjadi dasar adalah sebegai berikut:

    1. Pasal 5. Pasal 8, Pasal 10 UU PPN Nomor 42 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
    2. PP 41 TAHUN 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013)tentang BKP  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
      • PP ini mencabut Pasal 2 dan 3 dari PP 145 TAHUN 2000 stdtd PP 12 TAHUN 2006 tentang Kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM
    3. PMK-130/PMK.011/2013 (berlaku sejak 18 September 2013) tentang perubahan atas PMK-121/PMK.011/2013(berlaku sejak 26 Agustus 2013) tentang jenis BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM
      • PMK ini mecabutPMK-620/PMK.03/2004 (mulai berlaku 1 Januari 2005) Jo. PMK-35/PMK.03/2008 (mulai berlaku 26 Februari 2008) Jo. PMK-137/PMK.011/2008 (mulai berlaku 7 Oktober 2008) Jo. PMK-103/PMK.03/2009 (mulai berlaku 10 Juni 2009))

    1. POKOK-POKOK KETENTUAN YANG DIATUR DI PMK-130/PMK.011/2013 (berlaku sejak 18 September 2013)
      1. memberikan batasan harga pada beberapa jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang sebelumnya tanpa ada batasan harga, seperti lemari pendingin, pemanas air instan, mesin cuci, televisi, mesin pengatur suhu udara, kamera digital dan kamera perekam video, kompor, mesin pencuci piring, proyektor, mesin pengering, dan arloji tangan;
      2. menaikkan batasan harga pada beberapa jenis BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, seperti alat pancing, alat perekam atau pereproduksi gambar, kamera fotografi, parfum dan cairan pewangi, barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, alas kaki, barang-barang perabot rumah tangga maupun kantor, barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik, dan barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan.
      3. memperbaiki Nomor Harmonized System (Nomor HS) pada setiap jenis BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 (BTKI 2012).
    2. JENIS BARANG YANG DIKENAKAN PPNBM
      1. TARIF 10%
        • lampiran I PMK-130/PMK.011/2013
      2. TARIF 20%
        • lampiran II PMK-130/PMK.011/2013
      3. TARIF 30%
        • lampiran III PMK-130/PMK.011/2013
      4. TARIF 40%
        • lampiran IV PMK-130/PMK.011/2013
      5. TARIF 50%
        • lampiran V PMK-130/PMK.011/2013
      6. TARIF 75%
        • lampiran VI PMK-130/PMK.011/2013
  1. PENGENAAN PPNBM ATAS PENYERAHAN HUNIAN MEWAH
    1. Hunian mewah yang merupakan BKP yang tergolong mewah adalah:
      1. Rumah dan town house dari jenis non-strata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009.
      2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih, yang diserahkan sejak tanggal 10 Juni 2009.
    2. Luas bangunan hunian mewah digunakan sebagai dasar untuk menentukan batasan suatu hunian (rumah, town house, apartemen, kondominium, dan sejenisnya) tergolong sebagai BKP yang tergolong mewah. Pembedaan penggolongan hunian mewah antara rumah atau town house dari jenis non-strata title dengan apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dilakukan mengingat perbedaan karakteristik hunian-hunian mewah dimaksud.
    3. Untuk mengetahui luas bangunan hunian mewah, terdapat beberapa jenis dokumen yang menunjukkan luas bangunan yang sesungguhnya, antara lain:
      1. gambar rancang bangun (site plan);
      2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      3. kuitansi booking-fee;
      4. surat pemesanan rumah/apartemen (atau dokumen sejenisnya);
      5. Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB);
      6. Akta Jual Beli;
      7. berita acara serah terima bangunan/rumah/apartemen (berita acara serah terima kunci);
      8. Sertipikat; dan/atau
      9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Dokumen selain yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf i di atas dapat dipergunakan sebagai pedoman/patokan dalam menentukan luas bangunan hunian mewah sepanjang memberikan informasi yang akurat atas luas bangunan hunian mewah tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan luas bangunan sesuai dokumen-dokumen yang dijadikan pedoman dalam menentukan luas bangunan hunian mewah, dokumen yang dijadikan dasar penentuan obyek PPnBM adalah dokumen yang menunjukkan luas bangunan yang paling luas sepanjang dokumen tersebut dapat memberikan informasi yang akurat atas luas bangunan hunian mewah tersebut.

  1. Batas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa hunian mewah dikenai PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan PPnBM sebesar 20% (dua puluh persen).
  2. Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar Harga Jual. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN
  3. Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak dapat diketahui berdasarkan dokumen-dokumen transaksi jual beli hunian mewah tersebut. Dokumen-dokumen yang dapat dijadikan dasar penentuan Harga Jual antara lain:
    1. bukti-bukti pembayaran uang muka;
    2. surat pemesanan rumah/apartemen (atau dokumen sejenisnya);
    3. Perjanjian Perikatan Jual Beli; dan/atau
    4. Akta Jual Beli.

Dokumen selain yang telah disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas dapat dipergunakan sebagai pedoman/patokan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak sepanjang memberikan informasi yang akurat atas Harga Jual hunian mewah tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan Harga Jual sesuai dokumen-dokumen yang dijadikan pedoman dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak hunian mewah, dokumen yang dijadikan dasar adalah dokumen yang menunjukkan Harga Jual yang paling tinggi sepanjang dokumen tersebut dapat memberikan informasi yang akurat atas Harga Jual hunian mewah tersebut.

  1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh pengembang dari pembeli, seperti biaya pengurusan Akta Jual Beli, kredit bank, pemasangan instalasi listrik dan air, dan lain-lain, pada dasarnya, bukanlah biaya pembentuk Harga Jual hunian mewah. Namun demikian, apabila diketahui, berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, biaya-biaya tersebut digabungkan dengan harga penjualan hunian mewah, biaya-biaya tersebut menjadi bagian dari Harga Jual hunian mewah.
  2. Saat terutang pajak
    1. Atas:
      1. penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, atau
      2. impor BKP yang tergolong mewah, terutang PPN dan PPnBM.
  1. Terutangnya PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa hunian mewah adalah pada saat penyerahan, yaitu penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
  2. Oleh karena itu, PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP yang Tergolong Mewah berupa hunian mewah terutang pada saat surat atau akta perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atas hunian mewah tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.
  3. Namun demikian, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa hunian mewah, saat terutangnya PPN dan PPnBM adalah pada saat pembayaran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s