PPnBM atas Kendaraan Bermotor Sejak 23 Mei 2013

Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini mari kita bersama bahas tentang PPnBM atas Kendaraan Bermotor Sejak 23 Mei 2013. Hal yang mendasari adanya perubahan aturan ini adalah dengan diterbitkannya PP 41 Tahun 2013 tentang BKP  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM serta ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP 22 TAHUN 2014(berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014) tentang perubahan atas PP 41 Tahun 2013 (berlaku sejak 23 Mei 2013) tentang BKP  yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan dikeluarkannya PMK-64/PMK.011/2014 (berlaku sejak 17 April 2014) tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dan tata cara pemberian pembebasan dari  pengenaan PPnBM.

Mari kita ulas secara detail yah,,

  1. YANG DIKENAI PPnBM
    • PPnBM dikenakan atas: (Pasal 2 PMK-64/PMK.011/2014)
      1. Impor Kendaraan CBU berupa Kendaraan Pengangkutan Orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
        • Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. (Pasal 2 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
      2. Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam daerah pabean berupa Kendaraan Pengangkutan Orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
        • Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu. (Pasal 2 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
      3. Penyerahan kendaraan bermotor berupa Kendaraan Pengangkutan Orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi dan kendaraan kabin ganda (double cabin) hasil pengubahan dari Kendaraan Sasis atau Kendaraan Pengangkutan Barang.
    • Pengenaan PPnBM adalah berdasarkan Kelompok BKP yang Tergolong Mewah yang berupa Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam PP 41 TAHUN 2013 stdd PP 22 TAHUN 2014.

Dari uraian yang dikenakan PPNBM tersebut trus berapa tarifnya?

Tarif untuk yang ini bertingkat, bervariasi dan terdiri dari beberapa tarif, itu dikarenakan ini bukan PPN, kalau PPN jelas hanya satu tarif yah,,,

  1. YANG DIKENAI TARIF 10%
    • Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah: (Pasal 2 ayat (2) PP 41 Tahun 2013 dan Lampiran I PMK-64/PMK.011/2014)
      1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), untuk semua kapasitas isi silinder; dan
      2. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.
  • KETENTUAN TERKAIT DPP NYA ADALAH :
    1. No. Besar DPP (Pasal 3 PP 41 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (1) PMK-64/PMK.011/2014) Syarat Penggunaan (Pasal 6 PMK-64/PMK.011/2014) Dalam hal syarat tidak terpenuhi
      a. 75% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

      1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi; dan
      2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi penerima fasilitas perpajakan,

      yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri

      Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan DPP sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perpajakan. (Pasal 6 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
      .
      b. 50% (lima puluh persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
      c. 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon, dengan persyaratan sebagai berikut:

      1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
      2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
      Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

      1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau; dan
      2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau penerima fasilitas perpajakan,

      yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

  1. Pengukuran atau penentuan konsumsi Bahan Bakar Minyak atau bahan bakar lain yang setara dengan itu dilakukan oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (Pasal 5 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
    • Dalam hal ketentuan mengenai teknologi dan/atau konsumsi bahan bakar minyak tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 5 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
  1. YANG DIKENAI TARIF 20%
    • Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah: (Pasal 2 ayat (3) PP 41 Tahun 2013 dan Lampiran II PMK-64/PMK.011/2014)
      1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc; dan
      2. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4), untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
    • KETENTUAN TERKAIT DPP NYA ADALAH :
      1. No. Besar DPP (Pasal 3 PP 41 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (1) PMK-64/PMK.011/2014) Syarat Penggunaan (Pasal 6 PMK-64/PMK.011/2014) Dalam hal syarat tidak terpenuhi
        a. 75% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

        1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi; dan
        2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi penerima fasilitas perpajakan,

        yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri

        Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan DPP sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perpajakan. (Pasal 6 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
        .
        b. 50% (lima puluh persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
        c. 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon, dengan persyaratan sebagai berikut:

        1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
        2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
        Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

        1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau; dan
        2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau penerima fasilitas perpajakan,

        yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

    1. Pengukuran atau penentuan konsumsi Bahan Bakar Minyak atau bahan bakar lain yang setara dengan itu dilakukan oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (Pasal 5 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
      • Dalam hal ketentuan mengenai teknologi dan/atau konsumsi bahan bakar minyak tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 5 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
  1. YANG DIKENAI TARIF 30% (Pasal 2 ayat (4) PP 41 Tahun 2013 dan Lampiran III PMK-64/PMK.011/2014)
    • Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
      1. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc; dan
      2. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.
    • KETENTUAN TERKAIT DPP NYA ADALAH :
      1. No. Besar DPP (Pasal 3 PP 41 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (1) PMK-64/PMK.011/2014) Syarat Penggunaan (Pasal 6 PMK-64/PMK.011/2014) Dalam hal syarat tidak terpenuhi
        a. 75% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

        1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi; dan
        2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi penerima fasilitas perpajakan,

        yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri

        Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan DPP sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perpajakan. (Pasal 6 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
        .
        b. 50% (lima puluh persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
        c. 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon, dengan persyaratan sebagai berikut:

        1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
        2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
        Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

        1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau; dan
        2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau penerima fasilitas perpajakan,

        yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

  1. Pengukuran atau penentuan konsumsi Bahan Bakar Minyak atau bahan bakar lain yang setara dengan itu dilakukan oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (Pasal 5 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
    • Dalam hal ketentuan mengenai teknologi dan/atau konsumsi bahan bakar minyak tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 5 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
  1. YANG DIKENAI TARIF 40% (Pasal 2 ayat (5) PP 41 Tahun 2013 dan Lampiran IV PMK-64/PMK.011/2014))
    • Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
      1. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc;
      2. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa:
        1. sedan atau station wagon; dan
        2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 3.000 cc; dan

  1. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel), berupa:
    1. sedan atau station wagon; dan
    2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc

  • KETENTUAN TERKAIT DPP NYA ADALAH :
    1. No. Besar DPP (Pasal 3 PP 41 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (1) PMK-64/PMK.011/2014) Syarat Penggunaan (Pasal 6 PMK-64/PMK.011/2014) Dalam hal syarat tidak terpenuhi
      a. 75% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

      1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi; dan
      2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi penerima fasilitas perpajakan,

      yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri

      Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan DPP sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perpajakan. (Pasal 6 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
      .
      b. 50% (lima puluh persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
      c. 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon, dengan persyaratan sebagai berikut:

      1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
      2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
      Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

      1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau; dan
      2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau penerima fasilitas perpajakan,

      yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

  1. Pengukuran atau penentuan konsumsi Bahan Bakar Minyak atau bahan bakar lain yang setara dengan itu dilakukan oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (Pasal 5 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
    • Dalam hal ketentuan mengenai teknologi dan/atau konsumsi bahan bakar minyak tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 5 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
  1. YANG DIKENAI TARIF 50% (Pasal 2 ayat (6) PP 41 Tahun 2013 dan Lampiran V PMK-64/PMK.011/2014))
    • Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
    • Ketentuan terkait DPP : Pasal 4 PMK-64/PMK.011/2014)
      1. Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor dilakukan di dalam daerah pabean, DPP nya adalah harga jual.
      2. Dalam hal impor kendaraan bermotor, DPP nya adalah nilai impor.
  1. YANG DIKENAI TARIF 60% (Pasal 2 ayat (7) PP 41 Tahun 2013 dan Lampiran VI PMK-64/PMK.011/2014))
    • Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen), adalah:
      1. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan
      2. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
    • Ketentuan terkait DPP : Pasal 4 PMK-64/PMK.011/2014)
      1. Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor dilakukan di dalam daerah pabean, DPP nya adalah harga jual.
      2. Dalam hal impor kendaraan bermotor, DPP nya adalah nilai impor.
  1. YANG DIKENAI TARIF 125% (Pasal 2 ayat (8) PP 22 Tahun 2014 (berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014 dan Lampiran VII PMK-64/PMK.011/2014)))
    • Kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 125% (tujuh puluh lima persen), adalah:
      1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa:
        1. sedan atau station wagon; dan
        2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 cc;

  1. kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) berupa:
    1. sedan atau station wagon; dan
    2. selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 (dua) gardan penggerak (4×4),

dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2.500 cc;

  1. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc; dan
  2. trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
  • KETENTUAN TERKAIT DPP NYA ADALAH :
    1. No. Besar DPP (Pasal 3 PP 41 Tahun 2013 dan Pasal 5 ayat (1) PMK-64/PMK.011/2014) Syarat Penggunaan (Pasal 6 PMK-64/PMK.011/2014) Dalam hal syarat tidak terpenuhi
      a. 75% dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20 kilometer per liter sampai dengan 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

      1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi; dan
      2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi penerima fasilitas perpajakan,

      yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri

      Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan DPP sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual, dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an di bidang perpajakan. (Pasal 6 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)
      .
      b. 50% (lima puluh persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu
      c. 0% (nol persen) dari Harga Jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon, dengan persyaratan sebagai berikut:

      1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu; atau
      2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
      Perhitungan PPnBM dengan menggunakan DPP ini berlaku bagi Pengusaha yang memiliki:

      1. Surat penetapan peserta pengembangan kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau; dan
      2. Surat penetapan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau penerima fasilitas perpajakan,

      yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

  1. Pengukuran atau penentuan konsumsi Bahan Bakar Minyak atau bahan bakar lain yang setara dengan itu dilakukan oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (Pasal 5 ayat (2) PMK-64/PMK.011/2014)
    • Dalam hal ketentuan mengenai teknologi dan/atau konsumsi bahan bakar minyak tidak dipenuhi, PPnBM untuk kendaraan bermotor dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 5 ayat (3) PMK-64/PMK.011/2014)

 

Selain list yang sudah dikenakan PPNBM diatas, berikut yang tidak dikenakan PPNBM

  • PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan: (Pasal 7 PMK-64/PMK.011/2014)
    1. Kendaraan CKD;
    2. Kendaraan Sasis;
    3. Kendaraan Pengangkutan Barang;
    4. Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc; dan
    5. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPNBM(Pasal 5 PP 41 Tahun 2013)

  • Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM adalah:
    1. kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum;
    2. kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
    3. kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; dan
    4. kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.
  • Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, PPnBM yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya.
  • Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut PPnBM yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  • Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 9 PMK-64/PMK.011/2014)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s