Keberatan Pajak

Keberatan Pajak? Apakah itu?

Ini bukan keberatan dalam hal membawa barang atau membayar pajak tas pajak bulanan lho yah..

Ada baiknya kita samakan persepsi dahulu tentang apa itu keberatan.

Keberatan adalah Suatu kondisi dimana Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Jadi, keberatan itu bukan atas pembayaran rutin kita tetapi, atas diterbitkannya ketetapan dari Kantor Pajak. Lebih lanjut bisa dibaca terlebih dahulu Pasal 25 UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP.

A. Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

B. Ketentuan Pengajuan Keberatan
Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui :

  • Penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerja KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan diberikan tanda penerimaan surat;
  • Pos dengan bukti pengiriman surat;
  • Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-Filing melalui ASP (Application Service Provider).
    Penyampaian surat keberatan dengan e-Filing melalui ASP, diberikan bukti penerimaan elektronik. Tanda penerimaan surat, bukti pengiriman surat dan bukti penerimaan elektronik menjadi bukti penerimaan keberatan.

Bagaimana caranya..??

Caranya, WP mengajukan surat permohonan keberatan dengan syarat-syarat sbb:

  1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
  3. 1 (satu) keberatan harus diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak jenis pajak, 1 (satu) pemotongan pajak, atau 1 (satu) pemungutan pajak;
  4. WP telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
  5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
  6. kekuasaan WP (force majeur); dan
    Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Berapa lama prosesnya ..??

  1. Dalam hal WP memperbaiki surat keberatan yang telah disampaikan, maka tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat keberatan diterima. Untuk keperluan pengajuan keberatan, WP dapat meminta Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi, dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta tersebut dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan WP diterima.
  2. Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan. Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, dan hal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada WP.
  3. Penyelesaian Keberatan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima dan wajib diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan WP.

Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

C. Yang Dapat Dilakukan Dalam Proses Penyelesaian Keberatan

  1. Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari WP;
  2. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak WP yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak;
  3. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

Prosesnya seperti apa?
Surat keberatan diajukan ke KPP, tetapi penyelesaiannya diselesaikan di Kanwil atau Kantor Pusat.

NB:
– Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, WP harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan,
– Apabila keberatan tidak memenuhi hal2 tsb diatas, maka dianggap bukan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan

2 thoughts on “Keberatan Pajak

  1. Selamat Pagi Bpk/Ibu
    Di Tempat

    Saya mau konsultasi masalah perpajakan
    jika Perusahaan mempunyai klasifikasi modal antara lain :
    1. 10 M (tinggi) potensi dan dampak perpajakan serta legalitasnya bagaimana?

    demikian pertanyaan saya, semoga Bpk/ibu memberikan saran dan jawaban terbaik, mohon maklum adanya

    • ibu lisa, untuk modal sebesar itu, dampak perpajannya mengacu pada apa bentuk usaha perusahaan tersebut dan apa usaha yang dijalankan perusahaan itu.
      sayang sekali ibu belum menyebutkan secara terinci..

      secara umum kewajibannya adalah pph pasal 21,28/29, pasal 4 ayat 2,,, untuk yang lain mengikuti jenis udaha dan bentuk usaha perusahaan..

      sekian, semoga bisa membantu..🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s