Pemateraian Kemudian Terbaru Mulai 2014

materai 4Sudah pernah dengar pemateraian kemudian?

Tentu jarang yang baru dengar yah.. karena yang sebagian besar orang tahu, mau menggunakan materai ya tinggal beli ke warung atau toko terdekat trus tempel deh untuk menggunakannya.

Yupz.. Pemerintah memfasilitasi kita sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa pemeteraian kemudian dilakukan atas :

  1. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka  pengadilan.
  2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
  3. Dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Sebelum lebih jauh membahas, mari kita samakan persepsi dahulu apa itu pemateraian kemudian.

Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterai-nya belum dilunasi sebagaimanamestinya.

Pemeteraian kemudian wajib dilakukan terhadap dokumen- dokumen seperti diatas dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut yang telah disahkan oleh Pejabat Pos. Kedua cara tersebut adalah :

  1. Meterai Tempel
  2. Surat Setoran Pajak

Apa bedanya dengan pemateraian yang biasa kita lakukan?

Dalam pemateraian kemudian ini, karena pemateraian dilakukan setelah peristiwa itu terjadi maka perlu persetujuan dari Pihak Terkait yaitu Pejabat Pos.

Besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara Pemeteraian Kemudian adalah :

  1. Atas dokumen  yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di  muka pengadilan adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan  peraturan yang berlaku pada saat pemeterain kemudian dilakukan.
  2. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya  adalah sebesar Bea Meterai yang terutang.
  3. Atas dokumen yang dibuat diluar negri yang akan digunakan di Indonesia  adalah sebesar Bea Meterai  yang terutang sesua dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.

Berikut Teknis Pemateraian Kemudian

  1. Pemegang dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan dilunasi dengan menggunakan meterai tempel sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan.
  2. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang wajib membayar denda sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
  3. Dalam hal pemeteraian kemudian atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia sebagaimana dimaksud baru dilakukan setelah dokumen digunakan, pemegang dokumen wajib membayar denda sebesar 200% dari Bea Meterai yang terutang dan dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
Tata Cara Pemeteraian kemudian dengan Menggunakan Meterai Tempel

(PMK – 70/PMK.03/2014)

  1. Pemegang dokumen membawa dokumen yang akan dilunasi dengan Cara pemeteraian kemudian kepada Pejabat pos pada Kantor Pos terdekat.
  2. Pemegang dokumen melunasi Bea Meterai vang terutang atas dokumen yanq dimeteraikan kemudian tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dengan cara menempelkan Meterai Tempel pada dokumen yang akan dimeteraikan kemudian.
  3. Menyerahkan dokumen yang Bea Meterainya akan dilunasi dengan cara Pemeteraian Kemudian kepada Pejabat Pos.
  4. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau Kurang dilunasi sebagaimana mestinya Wajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran 512.
  5. Dokumen telah dimeteraikan kernudian dan SSP dicap “TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur Iebih lanjut dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/pmk.03/2014″ oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pos yang bersangkutan.
Tata Cara Pemeteraian kemudian dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak
(PMK – 70/PMK.03/2014)
materai 7
  1. Membuat dan menyerahkan daftar Dokumen yang akan dimeteraikan kemudian kepada Pejabat Pos.
  2. Membayar Bea Meterai yang terutang berdasarkan daftar tersebut sesuai ketentuan di dalam PMK – 70/PMK.03/2014 tentang Pelunasan bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian dengan menggunakan SSP.
  3. Pemegang dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagairnana mestinya vvajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP terpisah dengan SSP yang digunakan untuk memeteraikan kemudian.
  4. Cara pengisian SSP adalah sebagai berikut:
    1. SSP yang digunakan untuk melunasi pemeteraian kemudian, diisi dengan Kode Akun Pajak 411611, Kode Jenis Setoran 100.
    2. SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi, diisi dengan Kode Akun Pajak 411611, Kode Jenis Setoran 512.
  5. Daftar dokumen yang dimeteraikan kemudian dan SSP yang telah digunakan untuk membayar pemeteraian kemudian dicap “TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/pmk.03/2014″ oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pejabat Pos yang bersangkutan.

Berikut penampakan Stempel dari Pejabat Pos

materai 8

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s