PPh Pasal 23 Atas Royalti

Assalamualaikum rekan rekan semua..

Sudah pernah dengar ngak dengan kosa kata royalti? Pasti sudah dong ya? tapi bentar dulu, tau artinya ngak ni? trus perlakukan pajaknya juga bagaimana?

 

Pengertian Royalti

Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada butir a, b, atau c di atas, berupa:
Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana disebut di atas.
Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Royalti yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah royalti yang diberikan kepada Subjek Pajak dalam negeri—baik Subjek Pajak orang pribadi maupun Subjek Pajak badan usaha, termasuk kepada BUT (bentuk usaha tetap atau permanent establishment).

Tarif dan DPP

Tarif PPh Pasal 23 untuk royalti adalah 15%. Namun jika si penerima royalti tidak mempunyai NPWP, tarifnya dinaikkan menjadi 30% [Pasal 23 ayat (1a) UU PPh]. Sedangkan yang menjadi DPP-nya adalah jumlah bruto royalti yang terutang atau kita bayarkan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, PPh Pasal 23 atas royalti dihitung sebesar = 15% (atau 30%) dikalikan dengan jumlah bruto royalti yang terutang atau dibayarkan.

Pengecualian

Royalti yang terutang atau kita bayarkan kepada pihak bank sebagai Subjek Pajak dalam negeri, tidak dipotong PPh Pasal 23. Pengecualian ini dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh.

-ooOOoo-

PPh Pengalihan/Jual Beli Tanah/Bangunan 2,5%, Di bawah Rp 60 Juta Dikecualikan

Assalamualaikum

Semoga di siang ini keberkahan rejeki selalu ada untuk kita ya.

Owh iya, kali ini ryan ingin menyampaikan beberapa hal terkait pajak atas pengalihan/jual beli tanah/ bangunan ya.. Pemerintah dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah memandang perlu mengatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Dalam PP itu disebutkan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

  1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

“Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini.

Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud  adalah penghasilan dari:

  1. pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani; atau
  2. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud adalah sebesar:

  1. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
  2. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilalukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat Penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud berdasarkan tarif dari jumlah bruto, yaitu: a. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau b. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa,” bunyi Pasal 2 ayat (3) PP ini.

Sementara kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud, sesuai dengan kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah:

  1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  2. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  3. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan;
  4. pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan karena waris;
  5. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
  6. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melalsanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
  7. orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud,” bunyi Pasal 7 PP Nomor 34 Tahun 2016 itu.

Adapun pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan atau risalah lelang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula halnya dengan pihak penjual  yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut PP ini, ketentuan lebih lanjut mengenai: a. tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5; b. pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan c. pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan harta bempa tanah dan/atau bangunan, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Agustus 2016 itu.

FAQ tentang Amnesti Pajak – 1


Slider-Amnesti-1Assalamualaikum

Selamat pagi rekan semua. Semoga di pagi ini kita diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa berbakti untuk dunia dan akhirat. Owh iya, setelah kemarin kita kupas

 

  1. Kapan Amnesti Pajak akan diberlakukan?

Jawaban:

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

  • Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
  • Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
  • Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Baca lebih lanjut

Tax Amnesty? Apakah itu?

logo 2Setelah lebaran ini kita sering melihat di berita bahwasannya Presiden Joko Widodo sedang melakukan sosialisasi Tax Amnesty. Ada yang sudah tau apa itu tax amnesty? Pada kesempatan kali ini ryan akan membahas apa itu tax amnesty. Untuk membuka ingatan kita, bahwasannya kita ketahui pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan dari tahun ini hingga tahun 2017. Yang dimulai dengan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kemudian di tahun-tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan RUU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam revisi mengenai UU KUP, pemerintah akan menambahkan aturan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak. Lalu, apakah tax amnesty itu? Baca lebih lanjut

Lapor SPT Masa Secara Online

efilingAssalamualaikum

Semoga di siang yang cerah ini setelah libur lebaran kita selalu dimudahkan urusannya serta diberi kesempatan oleh Tuhan YME untuk terus berkarya yah.. aamiin.

Owh iya, pada kesempatan kali ini ryan akan membahas beberapa pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara lapor SPT Masa secara online?

Berikut beberapa pertanyaan tersebut yah…

 

  1. Siapakah yang dapat mengunggah SPT?
    Jawaban:
    Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.
  2. Dimanakah saya mendapatkan aplikasi e­SPT?

Jawaban:
http://www.pajak.go.id

  1. Dimanakah saya bisa melaporkan SPT Masa secara online?

Baca lebih lanjut

Lapor SPT OP Via E-Filing Sampai 30 April Tidak Kena Sanksi !!!

E FilingSelamat pagi semuanya…

Dalam proses memenuhi janji layanan DJP pada publik, tidak akan terlepas dari satu dua kejadian yang mungkin saja dapat mengecewakan ataupun menggerus keyakinan publik..

Mulai kemarin sudah ada pengumuman dari DJP bahwasannya pelaporan SPT OP melalui E-Filing diperpanjang sampai tgl 30 April 2016.

jadi kalau mau lapor besok tgl 1 April masih boleh kah?

BOLEH sekali… dan tidak dianggap telat serta tidak kena sanksi. Baca lebih lanjut

Kewajiban NPWP Untuk Wanita Yang Sudah Menikah

menikahSelamat siang menjelang sore semuanya.

Pasti lagi pada sibuk laporan SPT yah.. 🙂 Hayo lancar ngak lapornya? apa kudu bolak balik ke rumah atau kantor buat ngelengkapi berkas?

Yang pasti sebelum ke kantor pajak atau lapor online harus dipersiapkan dahulu ya berkasnya.

Owh iya, pada kali ini ryan mau membahas tentang bagaimana dan seperti apa kewajiban NPWP untuk Wanita yang sudah nikah? Baca lebih lanjut